POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

KELOMPOK 3

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

 

Dosen : Mutiara, S.IKom

Disusun Oleh :

1. Angga Prasetio D.               / 30416947

2. Anisa Aprilia                       / 30416900

3. Aris Fachrozi                       / 31416082

4. Arvin W.                             / 31416114

5. Candra Sidik D.                  / 31416518

6. Eny Suryati                         / 32416344

7. Fira Della                            / 32416849

8. Gilang Ryan                        / 33416044

9. Mia Rizka                            / 34416393

10. Prisco Prima S.                  / 35416801

11. Tri Mulya S.                      /37416332

12. Tuti                                    / 37416463

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

2017

KATA PENGHANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puja & Puji syukur atas rahmat Tuhan YME, karena kita tidak dapat menyelesaikan mekalah ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami Ibu Mutiara.Sikom yang membimbing kami dalam pengerjaan tugas makalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal mengumpulkan data-data dalam pembuatan makalah ini yang bertemakan tentang Politik dan Strategi Nasional.

Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang belum kami ketahui. Maka dari itu kami mohon saran & kritik dari teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya makalah yang sempurna.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil. Tetapi, setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa nasionalisme  banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.

1.2 RumusanMasalah
1. Apakah pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan itu?
2. Apakah pengertian strategi , dan strategi nasional?
3. Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)?

1.3 Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan .

2. Untuk mengetahui pengertian strategi , dan strategi nasional .

3. Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas) .

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    Pengertian Politik Strategi

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda.

Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :

1. Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepepertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin 4 kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.ntingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya : proses pertimbangan , menjamin terlaksananya suatu usaha, pencapaian cita-cita/keinginan. Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, kebijakan umum, distribusi.

2.2      Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik.

pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin 4 kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa.

2.3 Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selamaini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakanbahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diaturdalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga­­-lembagatersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA.Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakatdisebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranatapolitik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik,organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompokkepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapatbekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkatsuprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presidenbukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presidensecara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presidendipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankanpemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yangdisampaikan pada waktu sidang MPR setelah- pelantikan danpengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visidan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalammenjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnanselama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasionalmengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

2.4       Stratifikasi Politik Nasional Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

2. Tingkat kebijakan umum

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah

2.5       Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa. * Makna pembangunan nasional Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. * Manajemen nasional Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (3 formula), pelaksanaan kebijaksanaan dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

ü  Otonomi Daerah danTujuan

Pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang.

ü  Implementasi Politik dan Strategi Nasional Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.

3. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

4. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.

6. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

7. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik

8. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

9. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.

10. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.

a. Politik luar negeri

b. Penyelenggara negara

c. Komunikasi, informasi, dan media massa

d. Agama

e. Pendidikan Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

* Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa. 5

* Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun social sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

* Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

* Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

* Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.

* Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

* Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

* Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

Dibutuhkan sistem perencanaan, penyusunan maupun pengendalian strategi secaraterpusat oleh sebuah badan perencanaan pusat yang mampu menjamin koordinasi, integrasidan sinkronisasi, selanjutnya Presiden menugaskan Badan perencanaan pusat untukmerumuskan pelaksanaan politik dan strategi nasional. Departemen-departemen, swasta dan lembaga masyarakat lainnya memberikan data kepada Badan tersebut untukpenyusunan perencanaan yang terkoordinasi, sinkron dan terpadu. Untuk dapat menyusun perencanaan yang baik, selain dikehendaki adanya stabilitaspemerintah, perlu pula diperhatikan seperti: saat mulainya perencanaan, waktu yangdibutuhkan untuk menyusun rencana, waktu yang dibutuhakn oleh eselon-eselon pelaksanauntuk dapat mengetahui dan memahami rencana. Saat dimulainya perencanaan untukprogram tahunan adalah selambat-lambatnya setengah tahun sebelum program berikutnya.Anggaran juga tidak kalah pentingnya di dalam menunjang strategi nasional, karenaanggaran bertujuan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara nasional,dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.Mempelajari pertumbuhan historis pola perkembangan nasional dan mengadakanevaluasi terhadap validitas dari proyeksi.

b. Meramalkan laju pertumbuhan dan memperkirakan suatu pertumbuhan ekonomimelalui suatu rencana strategis.

c.Memperkirakan penerimaan dari pemerintah pada setiap tahun dari jangka waktustrategis, antara lain memperkirakan suatu kelanjutan yang terus menerus dariperbandingan rata-rata GNP yang lampau dengan perencanaan GNP yang akan datang.Memperkirakan setiap perubahan dalam arus tax rate dan pengumpulan dana setiapprosedur kemudian dibuat perkiraan tentang kenaikan penerijmaan yang dihasilkan.

a.Menentukan prosentase setiap anggaran yang akan dimasukkan ke dalam kategori biayayang lebih besar.

b.Perlu ditentukan dalam suatu usul kebijakan nasional apakah biaya dari nseluruhkategori dilanjutkann di dalam suatu proyeksi yang lama atau sebagian saja yang relatipmeningikat atau menurun dalam jangka waktu periode strategis.

Untuk mendapatkan hubungan timbal balik yahg baik antara strategi danteknologi maka diperlukan usaha penelitian dan pengembangan yang intensif. Hasilpenemuan teknologi diteliti untuk dapat diterapkan dalam konteksn strategi dansebaliknya keinginan strategi perlu dirumuskan untuk dapat tanggapan dari teknologil.Oleh karena itu dalam usaha penelitian pengembangan harus ada organisasi yang cakapmemahami masalah-masalah strategi dan diperlukan sumber daya manusia yangmemahami masalah teknologi.

BAB III

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan di segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia  . Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas sebelumnya .

DAFTAR PUSTAKA

Sumarsono, S., Drs., MBA, at al., 2005, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

S. Sumarsono, H. Mansyur, dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

http://mohnurhuda.student.umm.ac.id/2016/09/22/12/

gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17767/draft-4.pdf

www.stia-asmisolo.ac.id/jurnal/index.php/jmbb/article/download/22/20

Link : https://www.youtube.com/watch?v=tq9M88YrKh0